0
0
Muna-Sulawesi Ekspress.Com-Pungutan liar (Pungli) pada pengambilan Ijazah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kepala Sekolah (Kepsek), La Jamudin mengaku tidak tahu menahu alias tidak terlibat.
Hal tersebut, sesuai dengan keterangan berita acara pemeriksaan (BAP) yang disampaikan oleh La Jamudin dihadapan tim pemeriksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sultra siang tadi, Senin (11/9).
Melalui Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dikbud Sultra juga selaku tim pemeriksa, Sialing mengungkapkan, berdasarkan hasil BAP terhadap Kepsek SMAN 1 Pasir Putih, pungli yang terjadi di SMAN tersebut tanpa sepengetahuan Kepsek.
“Berdasarkan hasil BAP yang kami lakukan tadi bersama tim, yang berlangsung sekitar dua jam terhadap Kepsek, dari pengakuannya (La Jamuddin) bahwa pungli yang terjadi di SMAN tersebut itu adalah tanpa sepengetahuan Kepsek,” ungkap Sialing saat usai meminta keterangan La Jamudin.
Sesuai dengan hasil BAP Kepsek, dia mengaku mengetahui kejadian tersebut setelah di telpon oleh Kabid GTU yang saat itu menerima aspirasi puluhan alumni yang menyuarakan adannya pungli dalam pengambilan ijazah di SMAN 1 Pasir Putih.
Setelah mengetahui masalah itu, lalu La Jamudin memanggil guru yang bersangkutan di ruangannya untuk memastikan kebenaran tuduhan yang disampaikan oleh alumni tersebut.
Berikut peryataan La Jamudin dihadapan Tim Dikbud Sultra, “Apakah benar kamu melakukan pungutan pada terhadap siswa, dan saat itu guru tersebut (La Samar/Wakasek Kurikulum) menjawab iya benar saya lakukan.
Dalam pengakuan La Samar pada Kepsek saat itu bahwa, uang itu akan digunakan untuk, foto copy SKHU siswa, cetak surat keterangan lulus, menulis ijazah, foto copy rapor, beli pulpen dan yang parahnya digunakan sebagai transpor untuk pergi di Kota Raha.
Namun demikian, dihadapan Kepsek La Samar hanya mengaku mengumpulkan uang sebanyak 43 siswa dengan total Rp 6.450 ribu dari 81 siswa alumni 2017, berbeda dengan yang disampaikan oleh masa aksi saat itu.
Kemudian Kepsek tersebut melanjutkan pertannyaanya, siapa yang menginstruksikan kamu untuk memungut biaya tersebut, namun La Samar hanya terdiam.” Kenapa kamu tidak mengkordinasikannya dengan saya hal tersebut, dan adapun dia kordinasikan dengan saya pasti saya tolak,” tegas La Jamuddin pada keterangan BAP dihadapan tim Dikbud Sultra tersebut.
Masih keterangan La Jamudian terhadap La Samar, “Jadi sekarang itu sudah terjadi, saya tidak mau tau kamu harus kembalikan uang siswa tersebut tapi jangan melalui saya karena bukan inisiatif saya kamu lakukan itu, bapak selesaikan sendiri, kumpul semua komite sekolah dan buat peryataan kemudian laporkan kepada saya sebagai bukti laporan saya di Dikbud nanti, jangan kasih malu saya karena ini nama keluarga saya sudah tercemar”.Jelasnya.
Lebih lanjut, Sialing menegaskan bahwa sesuai dengan BAP Kepsek, La Samar memungut biaya pengambilan ijazah tanpa sepengetahuan Kepsek.
Tetapi untuk memastikan keterangan BAP dari La Jamuddin, Sialing akan menjadwalkan pemanggilan La Samar, termasuk akan turun langsung di SMAN Pasir Putih termasuk akan meminta keterangan dari beberapa siswa.
Jika memang hal ini benar dilakukan, maka guru yang bersangkutan sudah bisa dipasrikan akan mendapatkan sanksi tegas, tegas Sialing.
Sementara, Jika hal ini dilakukan atas inisiatif dari Kepsek sudah jelas saksi kan berat akan diberikan, tetapi jika hal itu hanya dilakukan oleh oknum guru tersebut Kepsek hanya akan mendapatkan saksi administratif, ungkapnya.
Karena, dalam pengambilan ijazah sesuai dengan Permendikbud tidak ada dibebankan sedikitpun kepada siswa, terang Sialing.
Untuk diketahui, sesuai dengan peryataan masa aksi yang tergabung dalam Himpunan Alumni Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pasir Putih (HISPI) pada Jumat (8/9), Siswa yang hendak mengambil ijazahnya di SMA tersebut diwajibkan untuk membayar uang sebesar Rp 150 ribu rupiah persiswa khususnya angkatan 2017.Jika dikalikulasikan antara jumlah alumni sebanyak 81 siswa.
Laporan : La Niati
Editor : Andi Jumawi
