0
0
KOLAKA,SULTRA www.sulawesiekspress.com
Kepala desa (Kades) Tikonu, kecamatan Wundulako Indrawan Abbas mempertanyakan terkait kinerja pendamping program keluarga harapan (PKH) Dinas sosial Kolaka, pasalnya petugas pendamping PKH dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), tidak pernah melakukan koordinasi terkait pengusulan data tambahan warganya untuk menjadi anggota PKH, sehingga terjadi polemik di masyarakat sebab data awal warga Tikonu yang sudah dinyatakan sebagai data tambahan untuk mendapatkan kartu PKH tiba-tiba dikurangi tanpa dilakukannya validasi kesetiap warga.
” Data awal warga saya yang terdaftar sebagai tambahan berdasarkan vrilis atau data sementara dari pusat berjumlah 51 orang, namun setelah itu tiba-tiba petugas PKH datang langsung membawakan data baru sebagai tambahan yang mendapatkan kartu PKH dan jumlah sudah berkurang menjadi 34 orang, tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu terhadap saya selaku pemerintah desa ” protes Kades Tikonu Indrawan Abbas saat ditemui sulawesiekspress.com Kamis (16/11).
Seharusnya kata dia, berdasarkan aturan sebelum melakukan pelaporan terkait data tambahan, petugas PKH harus melakukan validasi data kepada semua warga yang telah tercatat sebagai anggota tambahan. “Yang saya herankan tiba-tiba datang surat bahwa yang menerima PKH hanya 34 orang, sementara petugas PKH tidak pernah melakukan validasi data “ungkapnya.
Sebenarnya lanjut dia, pihaknya tidak mempersoalkan berapa jumlah tambahan yang mendapatkan kartu PKH, tetapi harus sesuai prosedur, jangan hanya melakukan pendataan diatas meja tetapi harus turun langsung kelapangan melihat kondisi masing-masing rumah warga, sehingga pemerintah desa tidak menjadi sorotan di masyarakat.”Yang menjadi polemik sekarang banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pihak pemerintah desalah yang melakukan validasi data, dan terkesan pilih kasih karena data awal ada warga yang tercatat namanya, tiba-tiba langusng dihilangkan. Ini yang membuat saya sangat kecewa terhadap petugas pendamping PKH “akuhnya.
untuk itu, Indrawan meminta agar pihak Dinsos dapat melakukan evaluasi terkait kinerja anggotanya.
Hal senada dikatakan sekretaris desa (Sekdes) Tikonu Jamaluddin Gani yang mengaku heran terkait kinerja petugas pendamping PKH, sebab data vrilis yang seharusnya akan diverifikasi ternyata tidak dilakukan, apalagi hanya selang dua hari saja pihak pendamping PKH mengambil data vrilis yang sebelumnya diberikan kepada pemerintah desa dan kemudian langsung kembali datang membawakan daftar tambahan nama penerima PKH, ini yang kami herankan. “Kami sudah tanyakan langsung kepada petugas PKH, terkait masalah ini tetapi jawabannya tidak memuaskan, seolah-olah ada yang ditutup-tutupi”pungkasnya.
Laporan : Neno
Editor : Andi Jumawi
