0
0
SULAWESIEKPRESS.COM Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP bersama Ketua DPRD Kab. Soppeng beserta para Anggota Forkopimda Kab. Soppeng mengikuti acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia (RI) Kepada Forkopimda se- Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan secara virtual bertempat ruang Soppeng Command Center (SCC) La Mataesso, Kamis (09/09/2021)
Arahan Presiden RI tersebut berlangsung di Lanud TNI AU Sultan Hasanuddin Makassar, dalam rangka kunjungan kerjanya di Kabupaten Wajo.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam arahannya
perkembangan kasus harian Indonesia dimana pada tangagl 14 Mei 2021 jumlah kasus sebanyak 2.633/ hari, namun pada 15 Juli 2021 jumlah kasus meningkat menjadi 56.757 /hari akibat dari mudik libur idul fitri dan adanya varian baru. Namun setelah mengambil kebijakan pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro kasus di Indonesia pada tanggal 8 September 2021 mengalami penurunan menjadi 6.731 /hari. Keputusan yang diambil ini menjadi keyakinan kita dengan mengurangi mobilitas, sehingga penyebaran covid-19 berkurang. Jika dibandingkan dengan negara lain Indonesia adalah negara dengan populasi yang banyak, tapi alhamdulillah kita tidak masuk dalam 10 peringkat kasus di dunia dan hal ini harus kita syukuri.
gubernur, bupati/walikota harus mengerti dan mengecek terus menerus daftar rumah sakit yang oksigennya akan habis, ketersediaan obat-obatan dan positivity rate mingguan.
tugas TNI/Polri untuk membujuk masyarakat yang terpapar agar mau dibawa ke lokasi isolasi terpadu (isoter) untuk diobati maksimal dua minggu. Jangan biarkan isolasi mandiri di rumah karena itu akan sulit untuk diawasi, diberikan pengobatan dan lain-lain, ini semua butuh strategi dan kepemimpinan lapangan.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dalam laporannya
Kami laporkan kondisi covid di Sulawesi Selatan, Alhamdulillah sudah berkurang dan penanganan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, ini tidak lepas dari program presiden yaitu PPKM yang memberikan dampak maksimal bagi kami. Tak hanya itu kami juga melakukan tes PCR di bandara, hal ini cukup menekan angka positif.
kami juga melakukan program Halo Dokter untuk tetap memantau masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Untuk vaksinasi, anime masyarakat sangat kuat dan kami bersama TNI Polri dan pemerintah daerah bekerja sama untuk melakukan vaksinasi.
Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dalam laporannya terkait penanganan covid 19 di Sulawesi Selatan terkait dengan isolasi mandiri (isoman) dan isoter untuk wilayah yang memiliki angka isoman yang masih tinggi tentu ini memiliki banyak resiko karena kemungkinan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri akan berpotensi meningkatkan covid-19.
Pada kesempatan ini saya ingatkan bahwa untuk tempat isolasi mandiri, tentunya memerlukan standar dan protokol yang benar untuk bisa digunakan sebagai tempat untuk isoman, harus memperhatikan standar interaksi dengan keluarga, standar pengelolaan limbah covid-19 dan standar pengobatan. Ini harus menjadi perhatian kita semua jadi tolong untuk dicek kembali.
strategi pengendalian covid-19 harus diiringi dengan strategi hidup berdampingan dengan covid. Namun untuk mengantisipasi masih tingginya positivity rate dan angka isoman, maka perlu penggiatan testing dan tracing guna mencegah lonjakan kasus kembali di wilayah sulawesi selatan.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam laporannya
melihat tren di Sulawesi Selatan mengalami suatu kebaikan. Oleh sebab itu, kami segenap jajaran tidak berpuas diri, tidak lengah karena covid-19 belum selesai, jadi kami terus melakukan pemantauan dengan cermat serta memberikan pendampingan di lapangan kepada pemerintah daerah maupun dinas kesehatan, baik dari provinsi kabupaten/kota sampai kepada Puskesmas dan desa.
kami terus memahami dengan cermat data-data yang ada sehingga tepat langkah dalam mengambil keputusan di lapangan. Babinsa dan bhabinkamtibmas terus melaksanakan tugasnya bersama dengan bidan desa dimana Babinsa dan bhabinkamtibmas hanya memberikan pendampingan karena mereka bukan tenaga kesehatan serta kita terus memberikan pemantauan terhadap pasien isoman dan isoter namun dengan tetap mengedepankan bahwa itu adalah peran dari dinas kesehatan. Kami siap melakukan pendampingan sampai ke desa-desa perihal pelaksanaan isoman dan isoter.(**)
