PEMKAB SOPPENG Hadiri Rakor Kesiapan Vaksinasi Secara Virtual

0 0
Read Time:2 Minute, 7 Second

Soppeng,www.sulawesiekspress.com

Selasa 05 Januari 2021_Mewakili Bupati Soppeng, Asisten Administrasi pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Andi Ibrahim Harta SH.M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid 19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 melalui Video Conference dengan para Pejabat Pemerintah Pusat, Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, bertempat di Ruang SCC Lamataesso, Kantor Bupati Soppeng,Selasa (5/1/2021).

Rakoor yang di pimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito karnavian
dalam arahannya mengatakan bahwa vaksin bukan satu-satunya cara untuk mengatasi covid 19, untuk itu tetap patuhi protokol kesehatan dan harus tetap konsisten dan jangan kendor.

“Diharapkan tetap mensosialisasikan kepada masyarakat perihal vaksinasi ini sehingga tidak terjadi kerusuhan dan keributan yang diakibatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga diperlukan koordinasi dengan pihak keamanan.Pemerintah harus memberikan contoh kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan,” ungkapnya.

lanjut Mendagri katakan dengan melakukan pengaktifan kembali posko covid yang dibuat mulai dari sistem administrasi terkecil seperti Kel / Desa dengan menggunakan dana desa yang bisa dimanfaatkan sebagian untuk penanganan covid-19.

Sementara arahan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin :menjelaskan tentang rencana pengadaan vaksin, rencana penyaluran vaksin serta jumlah kebutuhan vaksin (181.5 juta jiwa), dimana tenaga kesehatan dan pelayanan publik akan mendapatkan prioritas vaksinasi pertama dan dilanjutkan dengan masyarakat usia 18-59 tahun. Untuk umur 60 tahun ke atas akan divaksinasi setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut.

“Untuk mempermudah distribusi faskes mampu vaksin harus terdaftar di dalam aplikasi P-Care BPJS. Untuk pendataan dan input data faskes dilakukan oleh dinas kesehatan kab/ kota.Rencana penyuntikan perdana akan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 provinsi, untuk tingkat daerah pada tanggal 14-15 Januari 2021,”ucapnya.

Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap. Penyuntikan vaksinasi ini dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu kelompok pejabat publik pusat dan daerah, kelompok pengurus asosiasi profesi dan tenaga kesehatan, serta kelompok tokoh agama daerah.

Sedangkan Arahan Kepala BNPB, Doni monardo mengatakan bahwa tentang update situasi nasional tentang kasus aktif, kesembuhan dan kematian per minggu akibat dari pandemi covid 19.

“Meski vaksin sudah ada kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, karena jangan sampai nantinya masyarakat menganggap bahwa dengan adanya vaksin ini maka semuanya sudah selesai,” bebernya.

Menurut Doni, posko terpadu akan kembali diaktifkan untuk menekan penyebaran covid-19 sehingga meningkatkan keterpaduan lintas pemangku kepentingan baik tingkat pemerintah maupun masyarakat sampai tingkat RT/RW dengan berkesinambungan untuk percepatan pertumbuhan perubahan perilaku masyarakat agar disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan.
(Red*/Andi Jumawi)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %