HP21N MENEGASKAN!!!: Dirjen Minerba Harus Mencabut IUP dan Menolak RKAB PT. BHR Konawe Utara

0 0
Read Time:2 Minute, 11 Second

JAKARTA, SULAWESI EKSPRESS —- Pada hari Jum’at, 26 Januari 2024, ratusan mahasiswa dari Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa yang kedua kalinya di depan gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba). Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N), yang merupakan salah satu lembaga Pemuda Sultra di Jakarta, secara aktif menyuarakan persoalan tambang ilegal yang terjadi di Sultra.

HP21N dengan tegas mendesak Dirjen Minerba agar tidak mengeluarkan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) PT. Binanga Hartama Raya dan segera mencabut IUP miliknya. Pada aksi tersebut, Ketua Umum HP21N, Arnol Ibnu Rasyid sebagai Jendral lapangan, mengatakan bahwa persoalan maraknya tambang ilegal di Sultra dan penggunaan dokumen terbang harus menjadi perhatian khusus dalam pengajuan RKAB.

Arnol menyatakan, “Pemerintah jangan terkecoh terhadap laporan RKAB yang disampaikan perusahaan tiap tahun, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi secara detail laporan RKAB tiap perusahaan Tambang khususnya PT. Binanga Hartama Raya.”

Diketahui bahwa PT. Binanga Hartama Raya secara terang-terangan diduga melakukan praktik jual beli dokumen terbang di beberapa wilayah pertambangan di kabupaten Konawe Utara (Konut), salah satu di antaranya wilayah IUP PT. Antam Blok Mandiodo Kecamatan Molawe. Berdasarkan pantauan dan informasi data yang diperoleh HP21N dari lapangan, dokumen PT. Binanga Hartama Raya diduga beberapa kali digunakan oleh perusahaan ilegal untuk mengangkut serta menjual ore nickel ilegal yang berasal dari WIUP PT. Antam Blok Mandiodo. Pada tanggal 30 Juni 2022, kapal yang bernama MEGA SUKSES X dengan BG FINACIA 36 muatan 8.006.649 MT dan pada tanggal 5 Agustus 2022, kapal bernama AZ IRIS dengan BG AZ DALIAN muatan 7.219.715 MT digunakan oleh perusahaan ilegal tersebut.

Tarif dalam praktik dokumen terbang tersebut adalah sebesar US$ 10 atau 10 dolar, terbagi dengan US$ 5 per metrik ton untuk dokumen penjualan dan US$5 per metrik ton untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau royalti. Arnol menilai hal tersebut jelas bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 161 UU tersebut, disebutkan bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara.

Arnol juga menegaskan, bahwa praktik ilegal tersebut dapat menimbulkan dampak sosial di masyarakat, antara lain menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai dengan mekanisme aturan serta dapat memicu terjadinya konflik horizontal di masyarakat.

Demikian, HP21N menegaskan dalam tuntutannya bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) harus mencabut IUP PT. BHR dan menolak RKAB-nya. Saat berita ini diterbitkan, pimpinan PT. Binanga Hartama Raya belum bisa dihubungi.(NN/SE)

Redaksi/Publizher: Andi Jumawi

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *